Kesadaran Korporasi Memakai Jasa Konsultan Hukum Rendah

  • Whatsapp
kesadaran konsultan hukum rendah
KETUA IKADIN Tasikmalaya Jeni Tugistan.*

Tasikmalaya – Kesadaran perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, terutama di wilayah priangan Timur masih tergolong rendah.

Padahal di dunia bisnis setiap perusahaan tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan hukum. Entah itu perjanjian, perizinan, ketenagakerjaan, sengketa dan lain-lain.

Bacaan Lainnya

Hal itu terjadi karena boleh jadi mereka masih awam.  Tak jarang terdengar ada perusahaan yang terjebak dalam suatu perjanjian sehingga berakibat fatal dari mulai hal-hal ganti kerugian perdata, sita jaminan aset perusahaan, sampai dengan berujung pada kepailitan suatu perusahaan.

“Potensi terjadi kerugian karena awam dunia hukum cukup banyak dan kerapkali muncul baik dari rekan bisnis, karyawan, buruh, masyarakat, atau pemerintah,” ujar Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Tasikmalaya Jeni Tugistan.

Ketika pihak-pihak tersebut merasa dirugikan, barulah upaya mengajukan tuntutan atau gugatan hukum sampai dengan pelaporan pidana sering kali jadi pilihan.

“Maka itu perlu peran advokat/pengacara & konsultan hukum yang dapat mewakili perusahaan mengambil langkah-langkah hukum. Sementara perusahaan bisa tetap fokus menjalankan usahanya, karena polemik yang terjadi sudah ada yang menangani, ” ujar Jeni.

Terkait itu, setelah terpilih jadi Ketua Ikadin Periode tahun 2011-2025, Jeni akan menginventarisasi ratusan anggotanya dengan spesifikasi tertentu. Mulai dari lawyer yang lebih terbiasa menangani perkara perbankan atau lembaga keuangan, perpajakan, koperasi dan lainnya.

Sehingga inventarisasi anggota dengan beragam spesialisasinya itu diharapkan jadi acuan bagi perusahaan yang menjadi mitra Ikadin.

“Saat ini, selain awam dunia hukum banyak perusahaan juga boleh jadi ragu atau malah kurang mengenal figur konsultan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata Jeni.

Setelah terbentuk kepenguruaan dan dilakukan pelantikan Ikadin, pihaknya akan melakukan serangkaian audiensi dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja Ikadin Tasikmalaya mulai Kota/Kab.Tasikmalaya, Kota Banjar, Garut, Ciamis dan Pangandaran.

Pemerintah daerah dan DPRD masing-masing wilayah kerja menjadi sasaran, sebab di dua lembaga penyelenggara pemerintah itu banyak kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Sehingga pihaknya merasa ingin memberi kontribusi baik dalam hal penyusunan peraturan daerah dan lainnya.

“Padahal menyusun sebuah peraturan seharusnya melibatkan yang ahli di bidangnya. Meski ada lulusan ilmu hukum baik di pemda atau DPRD, tetapi mereka bukan praktisi. Jadi kalau bisa serahkan pada ahlinya dan merangkul para praktisi yang ada, ” ujar Jeni.*

Pos terkait