Seleksi PPPK Dianggap Tak Adil Guru Mengadu ke Dewan

  • Whatsapp
seleksi PPPK guru
Perwakilan guru honorer saat audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.*

Tasikmalaya – Sejumlah guru honorer di Kota Tasikmalaya memandang proses seleksi rekruitmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 1, tidak memenuhi rasa keadilan.

Mereka mendesak Wali Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya bisa memfasilitasi untuk menyampaikan kegelisahan itu kepada Kemendikbud Ristek maupun Menpan RB.

Bacaan Lainnya

Hal itu terungkap saat perwakilan pengurus guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35) Kota Tasikmalaya melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (23/9/2021).

Salah satu poin yang dipertanyakan adalah kebijakan afirmasi dan standar tes kompetensi yang menerapkan passing grade atau nilai ambang batas cukup tinggi, dinilai sangat menyulitkan para guru honorer yang telah lama mengabdi. Sehingga banyak peserta seleksi berguguran.

Kuota guru PPPK untuk Kota Tasikmalaya sendiri mencapai 1035 orang. Sementara yang lulus seleksi tahap satu mencapai sekitar 20 persen. Artinya kuotanya masih sangat banyak dan jadi bidikan setiap guru honorer di seleksi tahap dua dan tiga.

“Sementara, persaingan di seleksi dua dan tiga lebih luas cakupannya,” kata salah seorang pengurus GTKHNK35 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.

Mereka mengaku hanya butuh penghargaan atas pengabdian yang selama ini dilakoni. Namun kendala makin dirasakan, terutama bagi yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Di mana pada usia tersebut akan terbentur dengan regulasi yang menyatakan umur tersebut adalah batas maksimal untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya hanya kesempatan jadi PPPK, satu-satunya harapan mereka.

’’Bagi usia di bawah 35 tahun mereka bisa ikut tes ASN, tapi kami yang sudah di atas 35 tahun tidak bisa ikut tes, tidak diperbolehkan. Ini masalah kami yang dihadapi,’’ ujar perwakilan guru.

Respon Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya

Kehadiran guru yang tergabung GTKHNK35 dikoordinir oleh  Asep Saefudin, Sekretaris Nurjamil dan diterima jajaran Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H. Dede Muharam, Ahmad Djunaedi Sakan dan H. Undang.

Ketua Komisi IV Dede Muharam pun berharap kekecewaan para guru honorer itu segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD untuk mengajak Wali Kota memperjuangkan nasib para guru honorer ke pemerintah pusat.

“Kami di Komisi IV berharap agar kuota yang ada untuk wilayah Kota Tasik bisa jadi milik guru honorer disini. Toh mereka sudah teruji dan berpengalaman. Sementara dengan seleksi tahap dua dan tiga, kesempatan guru disini lebih kecil, ” kata Dede Muharam.*

Pos terkait